Data Karhutla Kalsel Capai Ribuan Kejadian
Sorotan terhadap pesta tersebut semakin kuat karena kondisi karhutla di Kalimantan Selatan memang cukup serius.
Berdasarkan data Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kalimantan Selatan yang diperbarui hingga 25 Agustus 2026, tercatat 1.903 kejadian karhutla.
Total area yang terdampak mencapai sekitar 9.088,75 hektare, sedangkan jumlah titik panas atau hotspot yang terdeteksi mencapai 10.910 titik yang tersebar di sejumlah wilayah kabupaten dan kota.
Angka tersebut menggambarkan besarnya tantangan yang dihadapi pemerintah daerah bersama petugas gabungan dalam menangani kebakaran serta dampak asap yang ditimbulkannya.
Kaltim dan Kalteng Juga Hadapi Karhutla
Kondisi serupa terjadi di Kalimantan Timur. Data Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur per 25 Agustus 2026 mencatat luas lahan terbakar mencapai 572,83 hektare.
Sementara itu, Stasiun BMKG Balikpapan mencatat sebanyak 11.869 hotspot sepanjang periode 1 hingga 21 Agustus 2026.
Di Kalimantan Tengah, peningkatan karhutla juga menjadi perhatian. Berdasarkan laporan Badan Penanggulangan Bencana dan Pemadam Kebakaran (BPB-PK) Kalteng, Agustus 2026 menjadi periode dengan lonjakan karhutla paling tinggi sepanjang tahun.
Akumulasi sejak awal 2026 disebut mencapai 4.883 titik hotspot, sementara jumlah kejadian kebakaran aktif tercatat lebih dari 933 kejadian.
Situasi tersebut menunjukkan bahwa persoalan karhutla tidak hanya terjadi di satu provinsi, tetapi menjadi persoalan yang melibatkan sejumlah wilayah di Pulau Kalimantan.
Bahkan, data BMKG pada 25 Agustus 2026 menunjukkan Kalimantan menjadi wilayah penyumbang hotspot terbesar secara nasional dalam satu hari, dengan jumlah mencapai 3.391 titik panas.
Publik Soroti Persoalan Empati
Di tengah situasi tersebut, perdebatan mengenai pesta ulang tahun istri Sekda Kalsel tidak hanya berkaitan dengan persoalan kemewahan acara.
Perhatian publik lebih banyak tertuju pada persoalan kepantasan dan empati pejabat di tengah kondisi bencana.
Bagi sebagian masyarakat, aktivitas pribadi memang merupakan ranah masing-masing. Namun, ketika keluarga pejabat berada dalam sorotan publik, setiap kegiatan yang dilakukan berpotensi menjadi perhatian, terlebih apabila berlangsung bersamaan dengan situasi darurat di daerah.
Karena itu, polemik perayaan ulang tahun tersebut kini berkembang menjadi pembahasan yang lebih luas mengenai bagaimana pejabat dan keluarganya menjaga sensitivitas sosial ketika masyarakat sedang menghadapi bencana.
Di sisi lain, kritik di media sosial tetap perlu ditempatkan secara proporsional. Klarifikasi dari pihak terkait juga penting agar publik memperoleh informasi yang utuh mengenai penyelenggaraan acara tersebut, termasuk soal sumber pembiayaan dan keterlibatan fasilitas pemerintah apabila ada.
Hingga informasi ini disusun, sorotan terhadap pesta ulang tahun bertema “Kembali Muda” tersebut masih menjadi perbincangan di media sosial.
