SILTV.COM – Perayaan ulang tahun Masrupah Syarifuddin, istri Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Kalimantan Selatan Roy Rizali Anwar, menjadi perhatian publik setelah dokumentasi acaranya beredar di media sosial.
Pesta ulang tahun tersebut digelar di sebuah restoran pada akhir Agustus 2026 dengan mengangkat tema “Kembali Muda”. Acara yang berlangsung meriah itu kemudian menuai kritik karena bertepatan dengan kondisi sejumlah wilayah Kalimantan yang tengah menghadapi persoalan kebakaran hutan dan lahan (karhutla).
Foto dan video kegiatan yang tersebar di media sosial memunculkan beragam tanggapan. Sebagian warganet menilai pesta tersebut kurang menunjukkan kepekaan terhadap kondisi masyarakat yang terdampak kabut asap akibat karhutla.
Salah satu kritik datang dari akun X @bismillahyuk_. Akun tersebut mempertanyakan penyelenggaraan pesta ulang tahun mewah ketika persoalan karhutla masih menjadi perhatian di Kalimantan Selatan.
Komentar serupa juga disampaikan akun @sibambaang. Ia menyoroti kontras antara perayaan pribadi pejabat dengan kondisi masyarakat yang sedang menghadapi dampak kebakaran hutan dan lahan.
“Krisis karhutla melanda, istri pejabat asyik pesta,” tulis akun tersebut dalam unggahannya.
Sorotan Meluas ke Sejumlah Daerah
Peristiwa di Kalimantan Selatan kemudian dikaitkan warganet dengan sejumlah kontroversi serupa yang sebelumnya muncul di wilayah Kalimantan lainnya.
Akun @southestrora, misalnya, menyebut polemik semacam ini sebelumnya juga muncul di Kalimantan Timur dan Kalimantan Tengah.
“Setelah Kaltim, Kalteng, dan sekarang gilirannya Kalsel,” tulisnya.
Di Kalimantan Tengah, sorotan sebelumnya juga sempat muncul terkait perayaan ulang tahun istri Gubernur Kalimantan Tengah yang mendapat ucapan dari berbagai instansi dan lembaga daerah.
Salah satu unggahan di media sosial bahkan menyoroti publikasi ucapan ulang tahun tersebut yang dimuat secara luas.
Selain persoalan pesta ulang tahun, warganet juga pernah menyoroti aktivitas liburan istri Gubernur Kalteng ketika wilayah tersebut sedang menghadapi persoalan kebakaran hutan dan kabut asap.
Kritik serupa kemudian berkembang menjadi perdebatan mengenai batas antara kehidupan pribadi pejabat dan tuntutan etika publik.
Sebagian pihak menilai kegiatan pribadi tidak serta-merta merupakan pelanggaran hukum apabila tidak menggunakan fasilitas maupun anggaran negara. Namun, pihak lainnya berpendapat bahwa pejabat publik dan keluarganya tetap perlu mempertimbangkan situasi masyarakat, terutama ketika daerah sedang menghadapi bencana.
