SILTV.COM – Pemerintah tengah menyiapkan kebijakan agar setiap warga negara Indonesia (WNI) yang telah berusia 17 tahun memiliki rekening perbankan secara otomatis.
Rencana tersebut merupakan bagian dari arahan Presiden Prabowo Subianto untuk memperluas akses masyarakat terhadap layanan keuangan formal. Dalam pelaksanaannya, pemerintah meminta Bank Rakyat Indonesia (BRI) dan Bank Syariah Indonesia (BSI) mempersiapkan pembukaan rekening bagi masyarakat.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, jumlah WNI berusia 17 tahun ke atas yang menjadi sasaran program tersebut diperkirakan mencapai sekitar 200 juta orang.
Setiap rekening nantinya direncanakan memperoleh saldo awal Rp50.000.
“Kalau 200 juta penduduk, atau sekitar Rp11 T lah,” kata Airlangga di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (9/9/2026).
Jika menggunakan perhitungan Rp50.000 untuk 200 juta rekening, nilai saldo awal yang diberikan secara matematis mencapai sekitar Rp10 triliun. Angka sekitar Rp11 triliun yang disebut Airlangga kemungkinan merupakan estimasi kebutuhan anggaran program secara keseluruhan.
Saldo Rp50 Ribu Bisa Ditarik
Airlangga memastikan dana awal yang diberikan pemerintah nantinya dapat digunakan oleh pemilik rekening.
Dengan kata lain, uang Rp50.000 tersebut bukan sekadar saldo yang harus dibiarkan mengendap di rekening.
Ketika ditanya apakah saldo tersebut bisa ditarik, Airlangga menjawab singkat bahwa dana tersebut dapat diambil oleh pemilik rekening.
“Bisa, bisa ditarik,” ujar Airlangga.
Pemberian saldo awal tersebut menjadi salah satu bagian dari upaya pemerintah mendorong masyarakat agar mulai menggunakan layanan perbankan sejak memiliki identitas kependudukan.
Rekening Dikaitkan dengan KTP dan NIK
Dalam skema yang sedang disiapkan, warga yang telah memiliki KTP akan otomatis mendapatkan rekening.
Pemerintah akan memanfaatkan data kependudukan untuk mendukung proses tersebut. Koordinasi dengan Direktorat Jenderal Dukcapil Kementerian Dalam Negeri juga akan dilakukan agar data penerima dapat terintegrasi.
“Otomatis dapat, nanti kita kerja sama dengan Dukcapil mengenai data-data kayaknya,” kata Airlangga.
Dengan sistem tersebut, masyarakat tidak perlu melalui proses pembukaan rekening secara konvensional seperti yang biasa dilakukan nasabah ketika mendaftar ke bank.
Rekening akan berbasis data Nomor Induk Kependudukan (NIK) yang tercatat dalam administrasi kependudukan.
Kapan Rekening Mulai Dibuat?
Meski konsep program sudah disampaikan pemerintah, waktu dimulainya pembukaan rekening belum diumumkan secara pasti.
Airlangga mengatakan program tersebut masih dalam tahap persiapan dan diharapkan dapat segera direalisasikan.
Saat ditanya mengenai sumber pembiayaan, Airlangga menegaskan bahwa anggaran program berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
“Dari APBN,” ucapnya.
Pemerintah masih perlu menyiapkan mekanisme teknis bersama berbagai pihak terkait, termasuk perbankan dan lembaga pemerintah yang menangani data kependudukan serta sistem keuangan.
